Situs media online terkini yang menyajikan berita politik dan kabar dari dalam negeri maupun mancanegara yang sedang menjadi viral di media. Tapsel, Madina, Padangsidempuan, Palas Paluta

Anggota DPRDSU Sutrisno Pangaribuan Dukung Gatot Seret Oknum Dewan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan memberhentikan sementara Gatot sebagai Gubernur Sumatera Utara saat kasusnya masuk persidangan, dimana status Gatot menjadi terdakwa.

“Begitu masuk persidangan Mendagri akan memberhentikan sementara,” ujar Tjahjo di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Tjahjo mengatakan pemberhentian sementara ini dilakukan agar Gatot dapat berkonsentrasi dalam persidangannya. Soal penetapan Gatot sebagai tersangka, Tjahjo mengaku prihatin. “Kami mengharapkan Gatot kooperatif. Menjelaskan apa yang dia ketahui. Statusnya kan masih tersangka,” terangnya.

DUKUNG SERET ANGGOTA DEWAN

Sementara sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan ST mendukung Gubsu “menyeret” sejumlah oknum anggota dewan dalam kesaksiannya di KPK untuk pembersihan praktik korupsi di Sumut, baik dalam kasus dana Bansos (Bantuan Sosial), BDB (Bantuan Daerah Bawahan) maupun DBH (Dana bagi Hasil) ke kabupaten/kota.

“Jika dalam pemeriksaan Gubsu oleh KPK ada pertanyaan terkait masalah dana Bansos, BDB maupun DBH, sebaiknya Gubsu menjelaskan secara transparan siapa-siapa saja oknum anggota dewan yang terlibat. Karena banyak oknum dewan yang diduga terseret, sebab terkait dengan proses penganggaran di APBD,” ujar Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan, Jumat (24/7) di DPRD Sumut.

Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, tandas politisi PDI Perjuangan itu, pengalokasian dana BDB TA 2013 ke kabupaten/kota sudah menyalahi aturan, sebab pembagiannya sudah diatur secara jelas berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kemajuan daerah.

“Sangat tidak masuk akal, jika ada daerah menerima dana BDB mencapai Rp400 miliar lebih. Sementara ada daerah seperti Kabupaten Nias Barat hanya memperoleh Rp1,3 miliar. Apa parameter yang dibuat eksekutif dan legislatif. Ini jelas pelanggaran Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berkaitan dengan itu, Sutrisno mengingatkan Gubsu dalam kesaksiannya di KPK agar lebih jelas dan transparan apa latar belakang gugatannya ke PTUN atas pengusutan yang dilakukan oleh Kejatisu menyangkut persoalan dana Bansos, BDB maupun DBH, sehingga berujung praktik suap terhadap hakim PTUN.

“Gubsu kita minta menjelaskan sejelas-jelasnya ke KPK mengapa ada gugatan ke PTUN. Jangan ragu-ragu menyebut siapa saja yang terlibat dalam persoalan keuangan di Pemprovsu, baik itu anggota DPRD Sumut maupun pejabat lainnya. Seret seluruh oknum yang terlibat, sebab kalau dilihat dari proses penganggaran dana Bansos, BDB dan DBH, dipastikan ada anggota dewan yang terlibat,” katanya.

TUDING MOTIF POLITIK

Pengacara Razman Arief Nasution keberatan dua kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Razman malah menuding ada motif politik di balik penetapan Gatot dan Evy sebagai tersangka.

“Sampai dengan saat ini, saya belum diberitahu status dari klien yang katanya ditetapkan sebagai tersangka. Idealnya status itu diberitahu. Apa susahnya? Biasanya KPK rajin gelar konpers. Tapi kenapa sudah beredar di media?” kata Razman di KPK, Rabu (29/7).

Bahkan Razman menuduh, sejak awal melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor PTUN Medan, KPK sudah menjadikan Gatot sebagai target.

“Kemarin malam, kuasa hukum Gerry mengatakan waktu penyidik KPK menangkap mengatakan Gerry bukan target. Ada unsur politik,” jelas Razman.

Merespon penetapan tersangka ini, Razman mengaku akan mengajukan praperadilan. Gugatan praperadilan akan segera diajukan ke PN Jakarta Selatan.
“Saya sengaja datang untuk konfirm kebenaran tersangka. Tidak mengintervensi tapi menanyakan. Kalau benar ada peningkatan status, kami akan lakukan upaya hukum cepat, praperadilan,” tegas Razman.

BELUM TERIMA SURAT PENETAPAN
Pemprovsu mengaku belum menerima surat secara resmi dari KPK terkait penetapan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.

Demikian Sekdaprovsu Hasban Ritonga kepada wartawan, Rabu (28/7) di lantai 8 Kantor Gubsu Jalan Diponegoro No.30 Medan. “Secara tertulis, kita belum terima surat tentang tersangka. Kita saja tahu dari media,” ujarnya.

Begitupun, ia mengaku malam sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Gubsu. “Tadi malam kita koordinasi dengan pak Gatot, secara tertulis kita belum terima surat terkait status tersangka,” ujarnya lagi.

Dia sendiri mengaku prihatin atas masalah yang membelit Gubsu. Dia berharap hal ini tidak mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Pemprov Sumut.
“Kalau pak Gubsu, sebagaimana yang telah disampaikan pada pers, beliau tetap akan berkomitmen dan taat pada aturan dan azas-azas sebagaimana kita yang ada di negara hukum,” tambahnya.

Terkait bantuan hukum, dia juga memastikan pihaknya akan mempersiapkan segala informasi dan data-data bilamana diperlukan. “Ini persoalan kelembagaan, tentu kita juga harus menghadapi sesuai ketentuan dan menyiapkan data informasi bahan-bahan yang diperlukan,” katanya.

Dia juga mengatakan, hingga kini belum ada pengalihan tugas dari gubsu terkait statusnya sebagai tersangka tersebut. “Pengalihan tugas dari gubernur belum ada. Beliau masih menjalankan tugasnya sebagai Gubsu. Harapan saya terhadap seluruh PNS Pemprovsu supaya fokus pada tugas masing-masing,” jelasnya.

Hasban sendiri tak mau memberi tanggapan lebih jauh seandainya Gubsu Gatot ditahan KPK. “Kita tak mau berandai-andai, kita berpikir baik-baik dulu,” ujarnya lagi.

Terkait keberadaan Kabiro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuad Lubis yang sehari sebelumnya juga menjalani pemeriksaan di KPK, Hasban menjelaskan Fuad masih aktif bekerja. Hanya saja ia belum mengetahui saat ini Fuad sudah berada di Medan atau belum.

Sedangkan Gubsu sendiri, kata dia, saat ini sedang tidak berada di Medan. ‘Gubsu sedang berada di Jakarta, berangkat Rabu pagi,” katanya. Hasban tak memberitahu secara pasti agenda Gatot di Jakarta.

Dijelaskannya, sekitar pukul 11.00 WIB, Gubsu berangkat ke Jakarta. “Bisa jadi, Gubsu mempunyai agenda di kementerian. Gubsu juga tadi ada masuk kerja dan kita tadi ada pertemuan dengan beliau,” ucapnya tanpa mau menjelaskan isi pertemuan tersebut.

Sementara itu satu hari pasca penetapan tersangka terhadap Gubsu, situasi roda pemerintahan dan administrasi di pemprovsu terlihat masih berjalan normal seperti biasanya.

DIPERIKSA PEKAN INI
KPK langsung tancap gas usai menetapkan Gatot dan istri mudanya, Evy Susanti sebagai tersangka kasus suap hakim PTUN Medan. KPK akan langsung memeriksa Gatot pekan ini.

“Pertama yang harus segera dilakukan adalah memeriksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemungkinan pekan ini atau pekan depan,” kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di kantornya, Rabu (29/7).

Johan menjelaskan, dalam kasus ini, Gatot dan Evy adalah pihak pemberi suap. Gubernur Sumut dan istri mudanya itu aktif memberikan suap secara berkelanjutan untuk mengatur putusan hakim PTUN Medan agar membatalkan penyelidikan kasus Bansos Sumut yang tengah ditangani Kejati Sumut.

“Dalam konteks ini GPN dan ES dikategorikan sebagai pihak yang memberi kepada hakim PTUN kalau diklasifikasi pemberi dan penerima ini bisa dikategorikan dugaan pemberi,” jelas Johan.

Lalu, apakah Gatot dan Evy akan langsung ditahan usai pemeriksaan perdana sebagai tersangka?

“Kalau menurut subjektivitas penyidik perlu penahanan maka dilakukan penahanan, tapi sampai saat ini GPN maupun ES belum diperiksa sebagai tersangka,” tegas Johan.

IKUTI PROSES HUKUM
Sebelumnya PKS sebagai tempat Gatot bernaung meminta kadernya itu untuk mengikuti proses hukum yang ada.

“Kalau kita sudah menegaskan, ikuti proses hukum karena kita ingin menjadi contoh sebagai negeri yang rukun,” kata Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera.
Mardani menuturkan bahwa setelah menjadi pejabat daerah, Gatot sudah milik rakyat. Menurutnya, Gatot sudah tidak terhubung langsung dengan PKS.
“Mereka tidak terlibat lagi dengan urusan partai,” ucapnya.

Mardani mengungkapkan bahwa PKS sebenarnya siap memberikan bantuan hukum. Namun Gatot lebih memilih menunjuk pengacara sendiri, yaitu Razman Nasution.

PKS sebelumnya juga menyesalkan pernyataan Razman yang melarang Gatot datang ke KPK. “Itu pengacara jangan bikin pusing,” ujar Mardan

sumber : harian SIB

Anggota DPRDSU Sutrisno Pangaribuan Dukung Gatot Seret Oknum Dewan Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Andri Michael

0 comments: