Situs media online terkini yang menyajikan berita politik dan kabar dari dalam negeri maupun mancanegara yang sedang menjadi viral di media. Tapsel, Madina, Padangsidempuan, Palas Paluta

Sah, PTTUN Batalkan Kemenangan Aburizal Bakrie

PENGADILAN Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan Menteri Hukum dan HAM beserta pengurus Golkar versi Munas IX Jakarta atau kubu Agung Laksono terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya.

Putusan yang diunggah di situs resmi www.PTTUN-Jakarta.go.id pada Jumat petang (10/7) menyatakan bahwa majelis hakim PTTUN menerima permohonan banding dari Menkumham Yasonna Laoly selaku Tergugat/Pembanding dan kubu Agung Laksono selaku Tergugat II Intervensi/Pembanding.

Majelis hakim menyatakan membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2015 yang memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie (Ical) selaku pengurus Golkar Munas IX Bali atas Surat Keputusan Menkumham terkait kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, majelis hakim PTTUN menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan PTUN tanggal 18 Mei 2015 terkait kepengurusan Golkar,” kata pengumuman tersebut.

Pertimbangan majelis hakim PTTUN yaitu meskipun kubu Ical selaku Penggugat/Terbanding mendalilkan penerbitan SK Menkumham atas kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono bertentangan dengan perundang-undangan berlaku, namun Menkumham dan kubu Agung Laksono dalam persidangan PTUN telah mengajukan eksepsi dan bantahannya.

Bantahan Menkumham dan kubu Agung Laksono kala itu antara lain berkaitan kompetensi absolut, di mana PTUN tidak berhak mengadili persoalan Golkar, kubu Ical tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat, gugatan tidak jelas, gugatan salah pihak, dan gugatan salah objek.

“Menimbang bahwa hal-hal berkaitan partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Parpol, yang menyatakan perselisihan internal partai diselesaikan oleh internal partai yakni melalui Mahkamah Partai,” tambahnya.

Apabila penyelesaian internal tidak tercapai maka dilakukan melalui pengadilan negeri dan putusan pengadilan negeri hanya dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertimbangan majelis hakim lain yakni pada kenyataannya kedua pengurus Golkar baik di bawah Ical maupun Agung Laksono masing-masing pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak dan diminta menyelesaikan perselisihan melalui Mahkamah Partai.

“Dalam hal ini kedua kubu telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui mahkamah partai yang menghasilkan putusan meskipun perselisihan masih tetap berlangsung,” ujar pengumuman tersebut.

Majelis hakim PTTUN juga menimbang keputusan Menkumham menerbitkan SK untuk pengurusan Golkar hasil Munas Jakarta hanya bersifat deklaratif atau semata melaksanakan perintah Undang-Undang Partai Politik.

Akhirnya lewat putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT. majelis hakim PTTUN menerima eksepsi Menkumham dan kubu Agung Laksono dengan menyatakan gugatan kubu Ical tidak dapat diterima dan menjatuhkan hukuman berupa kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp 250.000 kepada pengurus Munas Bali.

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTTUN pada Senin 6 Juli dan dibacakan pada hari ini. Majelis hakim PTTUN yang mengadili perkara tersebut adalah H.M. Arif Nurdua’a selaku hakim ketua, serta Didik Andy Prastowo dan Nurnaeni Manurung sebagai hakim anggota.

Sah, PTTUN Batalkan Kemenangan Aburizal Bakrie Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Andri Michael

0 comments: