Situs media online terkini yang menyajikan berita politik dan kabar dari dalam negeri maupun mancanegara yang sedang menjadi viral di media. Tapsel, Madina, Padangsidempuan, Palas Paluta

Inilah Pernyataan Sikap (Press Release)

Inilah Pernyataan Sikap (Press Release)
FORUM KOMUNIKASI KORBAN SK MENHUT NO. 244/MENHUT-II/2011
DESA SIMPANG TOLANG DAN JANJI MAULI
KECAMATAN SIPIROK, KABUPATEN TAPANULI SELATAN. Yang akan disampaikan pada hari Selasa, 28 Mei 2013 didepan Kantor DPRD Tapsel dan Ktr Bupati Tapsel:

Sehubungan dengan rencana Bupati Tapanuli Selatan untuk mengeksekusi lahan (pembersihan lahan) milik kami yang ada di areal SK 244, berdasarkan Surat Bupati Tapanuli Selatan Nomor 300/3229/2013 tanggal 07 Mei 2013 dengan didampingi aparat kepolisian, dengan ini kami dari FORUM KOMUNIKASI KORBAN SK MENHUT NO. 244/MENHUT-II/2011 DESA SIMPANG TOLANG DAN JANJI MAULI KECAMATAN SIPIROK, KABUPATEN TAPANULI SELATAN menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. 1. Kami menolak rencana tersebut karena kami adalah pemilik lahan/tanah yang sah seluas + 50 hektar berdasarkan surat-surat tanah yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibidang pertanahan yang ada di Kabupaten Tapanuli selatan;
  2. Kami menguasai, memelihara dan mengelola serta memanfaatkan lahan tersebut sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun lamanya jauh sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar;
  3. Tanah-tanah yang kami miliki bukanlah termasuk kawasan hutan sebagaimana diklaim oleh Pemda Tapanuli Selatan namun tanah-tanah tersebut merupakan hutan produktif yang kami kelola dalam rangka untuk mempertahankan hidup dengan cara menanam tanaman yang memiliki nilai ekonmi untuk menopang kelangsungan hidup dan membiayai sekolah anak-anak kami;
  4. Bahwa tanah-tanah milik para Klien kami sudah dikuasai, digarap dan dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian secara turun temurun sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Tanah-tanah dimaksud diperoleh dengan berbagai cara peralihan hak yaitu melalui Akta Jual beli, Hibah dan sebagian lainnya diperoleh karena warisan dari para leluhur dan atau tanah ulayat yang lahir dengan sendirinya jauh sebelum Negara Republik Indonesia didirikan dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda;
  5. Kami juga adalah rakyat yang bermartabat dan memiliki hak untuk hidup dengan cara memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 33, dan oleh karenanya seharusnya Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus memberikan kesejahteraan kepada kami bukan sebaliknya yaitu merampas tanah-tanah kami dengan alas an untuk kepentingan umum yang tentunya akan mengancam kehidupan masa depan keluarga kami.
  6. Kami lebih membutuhkan tanah untuk kami jadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan daripada berdirinya kantor-kantor pemerintah yang megah yang belum tentu memberikan solusi akan sulitnya kehidupan kami dipedesaan di sepanjang kawan SK 244 dimaksud. Oleh karena itu kami meminta agar tanah-tanah kami jangan digusur dan biarkan tetap ada seperti sediakala demi perut kami.
  7. Bahwa berdasarkan bukti dari Badan Pertanahan Nasional Padangsidimpuan menerangkan bahwa lokasi tanah kami yang termasuk dalam ruang lingkup SK 244 tersebut adalah tanah Hak Milik Adat sehingga secara jelas bahwa tanah-tanah milik kami tidaklah merupakan bagian dari kawasan hutan. Sehingga sangatlah beralasan jika SK Menhut a quo disebut sebagai keputusan yang keliru, dan oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah berwenang untuk mengambil alih tanah-tanah milik kami dengan alasan untuk pembangunan sarana pemerintah;
  8. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 secara jelas dan tegas telah merevisi/menghapus hak/wewenang UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan untuk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dengan penunjukan, maka oleh karena itu secara mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yang masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, maka tanah-tanah milik kami yang dimasukkan menjadi areal pertapakan kantor Bupati sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal 29 April 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; ADALAH BATAL DEMI HUKUM;
  9. Seharusnya Bupati Tapanuli Selatan mempertimbangkan isi Putusan MK dengan nomor perkara 35/puu-x/2012 yang telah memberikan perlindungan hukum untuk kehidupan masyarakat adat dalam mempertahankan hak tenurialnya (memelihara, memegang, dan memiliki). Dalam putusan MK atas perkara tersebut bahwa hutan adat dikeluarkan dari hutan negara baik yang berstatus taman nasional, cagar alam, hutan lindung, taman buru, taman wisata alam, utan produksi dan hutan produksi terbatas.
  10.  Bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 
  • Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kedudukan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
  • Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami dari FORUM KOMUNIKASI KORBAN SK MENHUT NO. 244/MENHUT-II/2011DESA SIMPANG TOLANG DAN JANJI MAULI KECAMATAN SIPIROK, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, meminta hal-hal sebagai berikut :
  1. Agar Bupati Tapanuli Selatan tidak melakukan kesewenang-wenangan untuk mengeksekusi dan atau membersihkan lahan yang ada di areal SK 244 sepanjang tanah-tanah dimaksud termasuk dan menyangkut lahan tanah milik kami.
  2. Meminta kepada pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini KOMNAS HAM untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami sebagai warga Negara, karena kami juga berhak untuk mempertahankan hidup dengan cara memiliki dan mengelola sebagian kecil tanah-tanah yang ada di Negara Republik Indonesia ini.
  3. Kami mendukung pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam program pembangunan namun disisi janganlah proses pembangunan itu sendiri membuat kami sengsara dan menderita, karena Pembangunan Nasional sejatinya tidaklah menindas dan menyengsarakan rakyat atau mengakibatkan kemiskinan bagi masyarakat sebagai pemilik bangsa.”

Demikianlah Pernyataan Sikap kami.

Sipirok, 28 Mei 2013
Hormat kami
Pengurus
FORUM KOMUNIKASI KORBAN SK MENHUT NO. 244/MENHUT-II/2011 DESA SIMPANG TOLANG DAN JANJI MAULI KECAMATAN SIPIROK, KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sumber : 

Inilah Pernyataan Sikap (Press Release) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Andri Michael

0 comments: